Text
Analisis Sistem Dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Terhadap Penyerapan Dana APBD Pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Parepare
Andi Aswad. (2021). Analisis System Dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Terhadap Penyerapan Dana APBD Pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Parepare, (Dibimbing oleh Masdar Masud dan Sylvia Sjarlis).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Daerah dimana keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah mencakup hal-hal sebagai berikut: asas umum penatausahaan keuangan daerah, pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran.
Penelitian tesis ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai system dan prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Badan Keuangan Daerah, atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Selaku Kuasa Bendaharawan Umum Daerah (BUD). SP2D ini merupakan surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana melalui bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar diterima oleh Kuasa BUD. Prosedur tersebut dimulai dari RKA-SKPD, DPA-SKPD, ANGGARAN KAS-SKPD, SPD, SPP, SPM dan kemudian terbitlah SP2D.
Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan analisis data dari hasil Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi Data kemudian di reduksi untuk dilakukan penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan realisasi keuangan belanja daerah pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Parepare selain diperlukan dokumen yang sesuai aturan dan ketentuan, dan langkah– langkah teknis, juga di perlukan komitmen kerjasama pihak yang terkait, sehingga APBD dapat terlaksana secara maksimal.’
TS01362 | 2019 AND a | Perpustakaan Sjarlis Iljas (R-2019) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Referensi |
TS01361 | 2019 AND a | Perpustakaan Sjarlis Iljas (R-2019) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Referensi |
Tidak tersedia versi lain